Sabtu, 21 Mei 2016

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN


A.      LATAR BELAKANG

Dunia pendidikan mempunyai tantangan yang sangat berat karena di tuntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan umum, akan tetapi juga manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003.

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.[1]

 

Untuk mewujudkan tujuan yang pertama dari tujuan Pendidikan Nasional di atas yaitu agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Peranan seorang guru sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

“Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan”.[2]


 Guru yang profesional dan berpengalaman tentu sangat mengenali dan memahami situasi dan keadaan serta kondisi kelas yang dikelolanya.Keadaan kelas dapat berubah setiap saat, karena siswa yang diajarkan dan dididik adalah merupakan objek yang aktif dan kreatif. Hal ini senada dengan yang diterangkan Indra Djati dalam bukunya Menuju Masyarakat Belajar bahwa:

“Guru tidak tampil lagi sebagai (teacher) seperti fungsinya selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih (coach), pembimbing (conselor), dan manajer belajar (learning manager).[3]

Seorang guru sebagai orang tua kedua harus memperhatikan pendidikan anak didiknya terutama dalam Pendidikan adalah salah satu bagian dari materi pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk dapat merealisasikan tujuan Pendidikan Nasional tersebut.
Mencermati berbagai hasil penelitian tersebut, maka kondisi pelaksanaan proses belajar mengajar khususnya di sekolah saat ini dapat digambarkan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terjadi karena kondisi lingkungan yang berbeda beda, ruangan dan peralatan yang memenuhi syarat, dana yang terbatas dan kurang terarahnya penggunaannya, serta kemampuan dan disiplin tenaga kependidikan yang masih perlu ditingkatkan, pengelolaan sarana dan prasarana, dana, pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat baik orang tua siswa, pemerintah daerah, maupun masyarakat lainnya.
Berdasarkan penjajakan awal yang dilakukan penulis pada Sekolah Dasar Negeri Murung Taal Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditemukan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat disekitar lingkungan sekolah tersebut cukup membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya., maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian pada sekolah tersebut dengan judul “HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT DISEKITAR LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI MURUNG TAAL KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”

B.   FOKUS PENELITIAN
1. Merumuskan Visi Dan Misi Sekolah
a. Merumuskan Visi Sekolah
Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk mrmadu perumusan misi sekolah. Dengan kata lain visi adalah pandangan jauh kedepan dimana sekolah dibawa. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan sekolah, agar sekolah yang bersangkutn dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Gambaran tersebut harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu undang undang pendidikan dan sejumlah peraturan pemerintahannya, khususnya pendidikan nasional sesuai jenjang dan jenis sekolahnya dan juga sesuai dengan profil sekolah yang bersangkutan. Dengan kata lain visi sekolah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat yang dilayani. Tujuan pendidikan nasional sama tetapi profil sekolah khususnya potensi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani tidak sama. Oleh karena itu sekolah dimungkinkan memiliki visi yang tidak sama dengan sekolah lain asal tidak keluar dari koridor  nasional yaitu tujuan pendidikan nasional.[4]

b. Merumuskan Misi Sekolah
Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan terkait  dengan sekolah, maka misi dapat diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan sekolah. Dalam merumuskan misi harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah, dalam kata lain misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan kedalam visi dengan berbagai indikator.[5]
2. Merumuskan Kurikulum Sekolah
Kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran  atau ilmu pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Disamping itu kurikulum diartikan sebagai suatu rencana yang sengaja dirancang untuk mencapai sejuamlah tujuan pendidikan atau yang bias disebut dengan “Rencana Pembelajaran” yang merupakan salah satu komponen dalam asas-asas didakdik yang harus dikuasai atau paling tidak diketahui oleh seorang guru atau calon guru.
Kurikulum ialah suatu program yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku  yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.[6]
3. Merumuskan Program Sekolah
Aspek-aspek yang harus dikembangkan dan disusun dalam pengembangan program sekolah minimal harus berisi:
a.    Pengembang sumber daya manusia sekolah.
b.    Sasaran/program pengembangan tenaga pendidik (guru).
c.    Sasaran/program pengembangan kepala sekolah (jangka pendek atau situasional).
d.   Sasaran/program pengembangan tenaga pendukung sekolah (jangka pendek atau situasional).
e.    Sasaran/program pengembangan dan pemberdayaan tim pengembang sekolah.
           Hasil yang diharapkan adalah (1). Tercapainya peningkatan kompetensi manajemen mutu. (2). Tercapainya peningkatan kompetensi kepribadian, social dan keterampilan dalam berbagai bidang.(3). Tercapainya peningkatan kompetensi dibidang komunikasi. (4). Tercapainya peningkatan kompetensi dan profisi tenaga pendidik dalam bidang pendidikan, kurikulum dan program-program kependidikan. Dll.
4.  Bantuan dana
Pengelolaan Keuangan Sekolah adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan dan mempertanggung jawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Sumber pembiayaan biasanya terbatas, karena itu sekolah harus mampu meyakinkan pihak terkait terhadap pentingnya program yang memerlukan tambahan biaya. Untuk mendapatkan keuangan sekolah:
a.       Susunan proposal untuk masing-masing program.
b.      Tentukan keperluan dana untuk setiap kegiatan.
c.       Catat/daftar sumber-sumber pembiayaan sekolah.
d.      Susunan RAPBS
e.       Gunakan format penyusunan RAPBS yang ada.[7]

Dengan adanya dana tersebut memudahkan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah.
5.  Bantuan Sarana dan Prasarana
Secara etemologis prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya: lokasi tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Sedankan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboraturium dan sebagainya.
Sarana disini adalah semua alat atau sarana  yang digunakan dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah, dengan demikian fasilitas dan prasaran yang cukup bias mendorong siswa untuk lebih giat lagi, maka keberhasilan akan musah dicapai oleh siswa, demikian juga tanpa fasilitas dan prasarana yang memadai  membuat siswa malas belajar.
6.  Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak
Pendidikan berlangsung seumur hidup yang dimulai dari pendidikan keluarga (informal), dan pendidikan di sekolah (formal). Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988 “pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah”.[8]
C.   TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.    Mengumpulkan data tentang bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat disekitar lingkungan SD Negeri Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.    Untuk mengetahui tentang bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat disekitar lingkungan SD Negeri Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
D.   MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Sekolah
a. Bagi siswa dapat meningkatkan prestasi belajar, karena sekolah adalah
 pendidikan formal pertama bagi siswa.
b.  Bagi guru dapat meningkatkan aktivitasnya dalam memberikan pembelajaran, sebab aktivitas guru tidak terlepas dari pengawasan masyarakat khususnya orang tua.
2.  Bagi Keluarga
a. Bagi keluarga mengetahui bahwa lembaga pendidikan formal merupakan bagian tanggung jawab orang tua.
b.  Bagi orang tua berhak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pendidikan di masyarakat, dimana anaknya bersekolah.
3.  Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat lembaga pendidikan tidak semata tanggung jawab guru di sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan formal.


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.   MANAJEMEN SEKOLAH
Manajemen sekolah merupakan kegiatan yang memiliki nilai filosofis tinggi yaitu harus dapat mencapai tujuan sekolah. Pada hakekatnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan peforman/kinerja sekolah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan baik tujuan nasional maupun local institusional. Keberhasilan pencapian tersebut akan tampak dari beberapa factor sebagai indicator kinerja yang dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai aspek komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan.
Kerjasama dalam penyelenggaraan sekolah itu harus dibina sehingga semua yang terlibat dalam urusan sekolah memberikan sumbangannya secara maksimal. Kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai aspeknya ini dapat dipandang sebagai manjemen pendidikan.[9]
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan pendidikan nasional.[10]
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk:
1.      Meningkatkan mutu pendidikan melaui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
2.      Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3.      Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.[11]

B.   PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN

Yang dimaksud peran kkeluarga dalam pendidikan adalah peranan orang tua siswa dalam keikutsertaan dalam mensukseskan pendidikan di sekolah tempat anaknya bersekolah.
Sasaran pemberdayaan orang tua siswa untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam upaya pencapaian kompetensi siswa tersebut berupa :
1.      Penyesuaian kegiatan orang tua pada saat anak belajar.
2.      Bantuan penyediaan fasilitas belajar, di rumah dan di sekolah.
3.      Pemberian bantuan/bimbingan belajar.
4.      Peningkatan iklim belajar, seperti kesempatan berkomunikasi dengan anak, pengaturan dala jam belajar
5.      Pemantauan kemajuan belajar anak.[12]
C.  Peran Masyarakat Dalam Pendidikan
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, diantara peran masyarakat untuk menunjang pendidikan yang berlangsung seumur hidup dengan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dukungan dan partisipasi Komite Sekolah (KS) dalam memajukan sekolah, berupa :
1.      Pemberian pertimbangn (advising) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah.
2.      Pemberian dukungan (supporting) baik financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3.      Melakukan pengontrolan (controlling) dalam rangka transparansi dan akuntabiltas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
4.      Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di sekolah. [13]
D.  Budaya Masyarakat
Keluarga, masyarakat, dan pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan, sehingga budaya masyarakat pedesaan lebih kompak dalam menangani masalah pendidikan dari pada masyarakat perkotaan yang lebih banyak mempunyai sifat individu dari masyarakat pedesaan yang lebih menonjol dengan sifat kegoong royongan dalam bermasyarakat dan tidak terkecuali dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terhadap masyarakat pedesaan dimana tidak tergantung adakah orang tua mempunyai anak di sekolah tersebut atau tidak, mereka ikut berpartisipasi meningkatkan kemajuan sekolah tersebut.
  
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A.   GAMBARAN UMUM SEKOLAH DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI SD NEGERI MURUNG TAAL

Sekolah Dasar Negeri Murung Taal terletak di desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang letaknya sebagai berikut:
1.      Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk.
2.      Sebelah selatan berbatasan dengan tanah perkebunan masyarakat.
3.      Sebelah timur  berbatasan dengan jalan raya.
4.      Sebelah barat berbatasan dengan tanah perkebunan masyarakat.

Sekolah Dasar Negeri Murung Taal mempunyai tenaga pengajar sebanyak 10 orang pengajar, yaitu 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru agama, 1 orang guru penjaskes, dan 1 orang guru bahasa inggris, yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
Bangunan sekolah dibangun di atas tanah seluas ….m2 yang terdiri dari:
1.      Kantor sekolah
2.      Ruangan kelas 1 s/d 6
3.      Mushalla
4.      Perpustakaan
5.      UKS
6.      WC guru/murid, dan
7.      Tempat parker.

B.   HASIL PENELITIAN
1.  Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Visi dan Misi Sekolah
Partisipasi masyarakat dalam merumuskan visi dan misi sekolah cukup baik, hal ini terlihat keikut sertaan masyarakat dalam komite sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
2.  Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kurikulum  Sekolah
Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kurikulum  sekolah tidak dilibatkan, karena kurikulum sudah bersifat nasional, namun masyarakat disini menjadi tolak ukur dalam memperhatikan setiap hasil dari pembelajaran yang diberikan.
3.  Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Program-program Sekolah
Partisipasi masyarakat dalam merumuskan program-program sekolah cukup baik, hal ini terlihat keikutsertaan masyarakat dalam membuat program-program sekolah baik jangka pendek, menengan atau pun jangka panjang.
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Bantuan Dana
               Partisipasi masyarakat dalam bantuan dana sekolah cukup baik, hal ini terlihat keikutsertaan masyarakat dalam mengumpulkan dana dan sumbangan demi pengembangan sekolah.
5.  Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Bantuan Sarana dan Prasarana
Partisipasi masyarakat dalam merumuskan bantuan sarana dan prasarana sekolah cukup baik, hal ini terlihat keikutsertaan masyarakat dalam mengumpulkan dana dan sumbangan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah.
6. Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak
Perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya di SD Negeri Murung Taal sangat, baik hal ini terlihat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan komite sekolah, pengumpulan dana, bimbingan serta pengawasan orang tua terhadap belajar serta kemajuan pendidikan anaknya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1.  Hubungan  sekolah dengan masyarakat di lingkungan  SD  Negeri Murung Taal cukup baik, hal ini terlihat keikut sertaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya di SD Negeri Murung Taal sangat, baik hal ini terlihat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan komite sekolah, pengumpulan dana, bimbingan serta pengawasan orang tua terhadap belajar serta kemajuan pendidikan anaknya.
B. SARAN
1.  Hubungan  sekolah dengan masyarakat di lingkungan  SD  Negeri Murung Taal harus ditingkatkan kembali agar terjalin keakraban antara pihak sekolah, guru, dan masyarakat sekitar demi terciptanya sifat kegotong royongan.
2. Tanggung jawab pendidikan perlu ditingkatkan lagi terutama pemerintah, pendidik, serta Perhatian orang tua atas kemajuan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

                        Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Citra Umbara, 2003.
Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas, Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003
                            Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, Jakarta: paradigma, 2001.
                                                                                           
                   Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah1, Jakarta, Derektorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktoran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2001.
                            H.Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
                            Depatemen Pendidikan Nasional , Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Dasar, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, 2001.

                   BP 7 Pusat Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988, Sekretariat Negara, Jakarta, 1991, h. 105.
B. Suryosobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta, Rienika Cipta, 2004.

                   Depatemen Pendidikan Nasional , Manajemen Berbasis Sekolah Sekolah , Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003.

                   Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta,, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004.

                   Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta,, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004.



[1]  Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, ( Bandung: Citra Umbara, 2003), h 4.
[2]  Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas ( Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003) hlm 31.
[3] Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, ( Jakarta: paradigma, 2001) h 39.
[4] Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah 1, Jakarta, Derektorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktoran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2001:33.
[5] Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah1, Jakarta, Derektorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktoran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2001:35.
[6]  H.Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta, Rineka Cipta, 2004 h. 3
[7] Depatemen Pendidikan Nasional , Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Dasar, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, 2001, h. 26-27.
[8] BP 7 Pusat Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988, Sekretariat Negara, Jakarta, 1991, h. 105.
[9] B. Suryosobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta, Rienika Cipta, 2004, h. 16
[10] Depatemen Pendidikan Nasional , Manajemen Berbasis Sekolah Sekolah , Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003, h. 5.
[11] Depatemen Pendidikan Nasional , Manajemen Berbasis Sekolah Sekolah , Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003, h. 56.
[12]  Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta,, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004, h. 10.
[13]  Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta,, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004, h. 11.